Press Release 4 - TERNYATA PERMESTA BUKAN PEMBERONTAK

ManadoPost.id 4 Mai 2026 – Era Media Sosial

MANADOPOST.ID-Ketua Majelis Keluarga Besar Permesta (MKBP) Philip Paulus Pantouw menyampaikan rasa syukurnya karena ternyata Permesta bukan pemberontak.

"Syukur puji Tuhan, dalam rumusan baru sejarah Indonesia, telah ditetapkan Permesta bukan pemberontak," kata Philip Pantouw saat diwawancarai wartawan Manado Post, Senin (4/5) tadi siang.

Lanjut Pantouw, dalam rumusan baru sejarah Indonesia istilah pemberontakan dalam perjuangan Permesta, menjadi "Masa Bergejolak".

"Rumusan baru "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" (2025) adalah buku sejarah komprehensif yang diluncurkan oleh Kementerian Kebudayaan pada 14 Desember 2025," kata Om Ile, sapan akrab salah satu tokoh masyarakat Sulut yang getol meluruskan sejarah gerakan Permesta bukan pemberontakan tapi koreksi daerah terhadap pemerintah pusat atas ketimpangan ekonomi dan pembangunan.

"Rumusan baru sejarah Indonesia ini bukan sembarangan. Rumusan baru ini disusun oleh 134 sejarawan dari 34 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Karya ini memaparkan perjalanan panjang nusantara dari akar peradaban hingga era reformasi dan konsolidasi demokrasi," jelas Philip Pantouw, adik salah satu pemimpin Permesta Nun Pantouw.

Philip P Pantouw dan Willy H Rawung pun menguraikan Perbandingan buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" (2025) 10 jilid, dengan versi SNI (Sejarah Nasional Indonesia) versi Orde Baru suntingan Nugroho Notosusanto (1975).

SNI Orde Baru (6 Jilid): Memposisikan PRRI/Permesta sebagai pemberontakan militer yang mengancam integrasi nasional. Narasi difokuskan pada keberhasilan operasi militer pemerintah pusat (seperti Operasi Tegas dan Operasi 17 Agustus) dalam menumpas gerakan tersebut. Versi Narasi milter.

Versi 2025 (Jilid VIII): Menggeser label dari "pemberontakan" menjadi "Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi". Peristiwa ini diposisikan sebagai dinamika politik internal dan perjuangan menuntut keadilan daerah dalam kerangka "Dinamika Kebangsaan".

Penggambaran Sosok Sumitro Djojohadikusumo

• SNI Orde Baru: Meskipun Sumitro diakui sebagai "Begawan Ekonomi" yang berjasa di era Orde Baru, keterlibatannya dalam PRRI sering kali "disimpan" atau dibahas secara teknis sebagai bagian dari tokoh sipil yang bergabung dengan gerakan di daerah tanpa banyak pembelaan moral.
• Versi 2025: Sumitro diberi "ruang baru" sebagai ekonom visioner yang melakukan protes kebijakan demi menyelamatkan fondasi ekonomi nasional dari dominasi komunisme dan salah urus pusat. Narasi ditekankan pada aspek intelektualitas dan diplomasi globalnya.

Keterlibatan Pihak Asing (CIA/Barat)

• SNI Orde Baru: Cenderung eksplisit menyebut keterlibatan asing sebagai bentuk intervensi yang membahayakan kedaulatan RI, dengan menonjolkan penangkapan pilot AS, Allan Pope.
• Versi 2025: Membingkai interaksi dengan pihak asing dalam konteks "Arus Global". Keterlibatan asing tetap diakui namun diletakkan sebagai bagian dari realitas geopolitik Perang Dingin, di mana tokoh seperti Sumitro diposisikan sebagai jembatan diplomasi strategis.

Metodologi dan Tujuan Penulisan

• SNI versi Orde Baru: Disunting oleh Nugroho Notosusanto (1975) dengan tujuan membangun identitas nasional yang tunggal dan patuh pada stabilitas negara.
  Philip P Pantouw – Willy H Rawung pun memberikan pendapat, bahwa sejarah ditulis berdasar narasi pemerintah/pemenang. Semoga "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" (2025 lebih obyektif dan mengemuka dalam narasi PRRI/Permesta. Lebih relevan dengan tantangan zaman.
• Versi 2025: Disusun oleh 123 sejarawan yang dipimpin oleh Prof. Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia. Tujuannya adalah memperbarui narasi berdasarkan temuan arkeologi dan riset terbaru agar lebih "Indonesia-sentris" dan relevan dengan tantangan zaman.

Philip P Pantouw – Willy H Rawung pun memberikan pendapat, bahwa sejarah ditulis berdasar narasi pemerintah/pemenang. Semoga "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" (2025 lebih obyektif dan mengemuka dalam narasi PRRI/Permesta. Lebih relevan dengan tantangan zaman.

Kita menunggu peluncuran buku dalam bentuk e-book dalam waktu dekat. Dalam era keterbukaan. Publik bebas bertarung dengan narasi. Kita akan mengadu narasi dengan publik karena para pendahulu kita sudah kadung dicap “pemberontak” oleh narasi versi SNI Orde Baru. Kita akan selalu menekankan “pemboman kota Manado adalah kesalahan besar yang dilakukan Nasution, dan menjadi pemicu perlawanan bersenjata.

Seperti yang dinarasikan dalam makalah Refleksi Historis pada Diskusi di Manado Post 2 Maret 2026: “11 Bulan setelah Piagam Permesta - 22 Februari 1958 - terbit Keppres 48/1958, yang menyatakan “Permesta adalah gerakan pemberontak yang melawan pemerintah. Hari Itu juga (22 Februari 1958 Pk. 08.15), Piagam Permesta direspon dengan dua pesawat Pembom B-25 Mitchell AURI Membom RRI Manado.”

KSAD A.H. Nasution memilih moncong senjata untuk memberangus Permesta yang tegas “tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia”, tapi semata-mata berjuang untuk perbaikan nasib rakjat Indonesia dan penjelesaian “bengkalai revolusi Nasional.”

Fenomena ini umum terjadi saat itu, ketika bangsa Indonesia belum terbiasa berupaya keras menyelesaikan perbedaan pendapat dengan perundingan untuk musyawarah mufakat. Bahkan dalam proses trial error membangun nation state, pihak militer, mungkin karena biasa bertempur, ”lebih cepat mencabut pistol untuk menyelesaikan perbedaan pendapat”.
Selaras dengan pandangan banyak sejarawan yang melihat PRRI/Permesta sebagai titik balik di mana militer mulai mendominasi penyelesaian konflik politik di Indonesia.

Akibatnya Piagam Permesta yang masih berupa konsep eknomi pemerataan pembangunan dan menjadi buah pikir Dr Sumitro dihabisi dengan bom.

Mengakibatkan konflik bersenjata yang jiwa dan material yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, menelan puluhan ribu korban dari kedua belah pihak serta warga sipil. Sejarah mencatat, tewas:22.174 jiwa gugur selama operasi militer, luka-luka:4.360 orang, tawanan:8.072 orang.

Sekitar 10.150 orang dari TNI, Polisi, dan warga sipil pendukung pemerintah tewas dalam konflik tersebut. Padahal sebelum operasi militer skala besar diluncurkan, sebenarnya ada upaya diplomasi melalui Musyawarah Nasional (Munas) pada September 1957. Namun, kebuntuan politik di Jakarta dan ketidakpuasan daerah yang memuncak membuat pemerintah pusat (terutama faksi militer di bawah Nasution) merasa bahwa wibawa negara hanya bisa dipulihkan dengan kekuatan senjata.

Sepak terjang pihak militer yang ”lebih cepat mencabut pistol” juga terjadi pada kasus:

• 27 Juni 1946. Penculikan Perdana Menteri pertama, Sutan Syahrir dan Dr. Sumutro di Surakarta oleh kelompok militer yang menamakan diri Persatuan Perjuangan dipimpin Mayor Jenderal Sudarsono dan Mayor AK Yusuf. Karena ketidakpuasan kebijakan diplomasi lunak Kabinet Syahrir II menghadapi Belanda. Syahrir ditahan di Paras, Boyolali, namun dibebaskan setelah Presiden Sukarno murka dan mengambil alih pemerintahan.
• 17 Oktober 1952. Tentara mengorganisir demonstrasi, dengan dukungan tank dan artileri, bergerak ke istana presiden, menuntut pembubaran parlemen. Puncaknya moncong meriam diarahkan ke istana atas arahan Kemal Idris. Percobaan separuh kudeta, sebagaimana Nasution sendiri menamakannya, gagal total.
  

(5 Mei 2026/Philip P Pantouw – Willy H Rawung)